Wakil Ketua DPR RI Cucun Dorong Pembenahan Permukiman Padat Demi Tingkatkan Taraf Hidup
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong agar ada perbaikan terhadap permukiman padat penduduk yang kumuh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya adalah permukiman padat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat (Jakpus), yang kondisinya sangat memprihatinkan.
“Di tengah megahnya pembangunan infrastruktur di Jakarta, memang menjadi sebuah keprihatinan masih banyak permukiman padat penduduk yang kondisinya cukup miris. Ini menjadi paradoks,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal
Belakangan, kondisi masyarakat yang tinggal di kawasan padat dan kumuh ini viral. Permukiman ini tepatnya berada di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ironisnya, lokasi permukiman ini sangat dekat dengan Istana Kepresidenan, hanya sekitar 1 kilometer jaraknya.
Menurut jurnal yang diterbitkan Universitas Persada Indonesia (UPI) Yayasan Administrasi Indonesia (YAI), di Kelurahan Tanah Tinggi terdapat 14 RW yang terdiri dari 195 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah total penduduk sebanyak 37.427 jiwa dan 14.182 Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2022.
Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa 10 RW di kawasan ini teridentifikasi sebagai kawasan kumuh ringan dengan luas lahan pemukiman mencapai 41,8 hektar, sementara 4 RW lainnya yang tidak termasuk kawasan kumuh mencakup luas total 20,49 hektar.
Di wilayah ini, terdapat rumah-rumah yang sangat kecil, seperti rumah Nenek Hasna yang hanya berukuran 2×3 meter namun dihuni oleh 13 orang, termasuk anak, cucu, dan cicitnya. Untuk tidur, keluarga Nenek Hasna harus saling meringkuk dan menerapkan sistem shift-shiftan setiap harinya.
Selain rumah yang berdekatan di gang-gang sempit, permukiman ini juga kekurangan akses terhadap fasilitas dasar, seperti kamar mandi yang layak. Sebagian besar rumah di kawasan Tanah Tinggi tidak memiliki kamar mandi pribadi, sehingga warga harus menggunakan WC umum dengan biaya Rp 2.000 per penggunaan.
Cucun menilai kondisi permukiman padat ini menggambarkan kesenjangan nyata dalam penataan kota, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Penataan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan harus menjadi prioritas. Pemerintah harus membuktikan tindakan konkret dalam menangani kawasan kumuh, terutama di wilayah pusat kota yang strategis seperti Jakarta. Tapi tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan tentu saja dukungan dari DPR. Karena masalah permukiman kumuh ini banyak terjadi juga di daerah lain,” ungkap Cucun.
Kepadatan penduduk sering menimbulkan berbagai permasalahan dalam kesejahteraan masyarakat, seperti kenakalan remaja, kesenjangan ekonomi, pengangguran, masalah kesehatan, serta banjir. Di Tanah Tinggi, kerap terjadi tawuran antarwarga yang membuat mereka sering berurusan dengan pihak berwajib.
Untuk itu, politisi Fraksi PKB ini menilai bahwa pembenahan permukiman padat penduduk bisa menjadi langkah untuk memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Masalah kepadatan penduduk berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Termasuk rendahnya tingkat pendidikan dan meningkatnya jumlah pengangguran. Kondisi lingkungan mempengaruhi psikologis warganya. Dengan menyelesaikan masalah kepadatan penduduk ini, maka kita seperti memencet tombol-tombol penyelesaian masalah lain yang pada dasarnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat,” pungkasnya. (Yk/dbs)
